---------- Forwarded message ----------
Date: Fri, 27 Dec 1996 17:50:17 -0500 (EST)
From: indonesia-l@igc.apc.org
To: apakabar@clark.net
Subject: IN: PBHI - Kerusuhan di Tasikmalaya

INDONESIA-L



Siaran Pers PBHI
No.006/SP.PBHI/XII/1996
tentang


Penganiayaan Tiga Pengasuh Pesantren Riyadhul Ulum Wadda'wah
dan Kerusuhan di Tasikmalaya, Jawa barat


------------------------------------------------------------------------


Sehubungan dengan terjadinya peristiwa penganiayaan oleh oknum-oknum 
Kepolisian Resor (Polres) Tasikmalaya Jawa Barat, terhadap tiga pengasuh 
pondok pesantren Riyadhul Ulum Wadda'ah, Jawa Barat, pada hari senin, 23 
Desember 1996, dan berlanjut dengan aksi massa yang menimbulkan kerusuhan 
seperti pembakaran dan perusakan bangunan serta penyerbuan kantor-kantor 
polisi pada hari ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Indonesia (PBHI) perlu menyatakan hal-hal sebagai berikut :

Pertama; dengan alasan apapun, cara main hakim sendiri oleh para oknum 
polisi dari Polres Tasikmalaya, merupakan cara yang melawan hukum dan 
bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini terasa lebih 
memprihatinkan karena tindakan ini justru dilakukan oleh aparat kepolisan 
yang memiliki tugas sebagai penegak hukum sekaligus pengayom masyarakat.

Kedua; PBHI menyatakan protes keras atas cara-cara yang dilakukan oleh para 
oknum polisi tersebut dan mendesak Kapolda Jawa Barat, Kapolri, dan 
Panglima ABRI untuk segera melakukan langkah korektif melalui pengusutan 
atas peristiwa ini dan menjatuhkan sanksi hukum yang tegas dan transparan 
bagi pelaku penganiayaan tersebut.

Ketiga; PBHI mendesak pemerintah, khususnya aparat kemanan untuk menangani 
aksi kerusuhan sebagai dampak penganiayaan yang dilakukan para oknum polsi 
Polres Tasikmalaya dengan cara-cara yang arif, fair, terbuka, berpijak pada 
hukum dan menghindarai cara-cara kekerasan. Termasuk didalamnya adalah 
langkah solusi yang melibatkan berbagai kalangan seperti tokoh masyarakat, 
pemimpin agama dan kelompok-kelompok masyarakat lain. Disamping itu, PBHI 
ingin mengingatkan untuk menghindari cara penyelesaian melalui cara-cara 
stigmatisasi politik atau tuduhan-tuduhan menunggangi yang acap digunakan 
sebagai langkah penyelesaian masalah.

Keempat; Kepada masyarakat luas, PBHI menyerukan untuk tidak menggunakan 
cara-cara kekerasan dan terpancing pada isu SARA yang secara subtansial 
tidak akan menyelesaikan persoalan.

Kelima, PBHI telah megirimkan satu Tim Pencari Fakta ke lokasi terjadinya 
peristiwa yang bekerja menghimpun fakta-fakta pelanggaran HAM sekitar motif 
terjadinya peristiwa serta penyelidikan tentang jumlah korban yang jatuh, 
baik yang luka-luka maupun korban jiwa serta harta benda.



Jakarta, 26 Desember 1996


Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Assasi Manusia Indonesia (PBHI)




Hendardi
--------
Direktur Eksekutif






----- End Included Message -----