> Date: Tue, 7 Jan 1997 21:11:30 -0500 (EST)
> From: indonesia-p@igc.apc.org
> Subject: IN: MI - Pola Komunikasi Politik Perlu Disehatkan
> To: apakabar@clark.net
> 
> 
> 
>         Selasa, 7 Januari 1997
> 
> Pola Komunikasi Politik Perlu Disehatkan
> 
> ----------------------------------------------------------------------------
> JAKARTA (Media): Ketua MPR/DPR Wahono mengingatkan dinamika kemasyarakatan
> akhir-akhir ini menuntut keseriusan semua pihak untuk mengembangkan pola
> komunikasi politik yang sehat.
> 
> Komunikasi yang timbal balik, diharapkan dapat mengurangi kesenjangan
> ekonomi politik yang bisa mengganggu ketahanan nasional, demikian antara
> lain pidato Wahono pada Sidang Paripurna DPR-RI yang beracara pokok
> Keterangan Pemerintah Pengantar RUU APBN 1997/1998 yang sekaligus Pembukaan
> Masa Persidangan III Tahun Sidang 1996-1997 di gedung MPR/DPR-RI kemarin.
> 
> Menurut Wahono, letupan-letupan sosial, gejolak-gejolak situasional yang
> beberapa kali terjadi pada tahun 1996 lalu, perlu dicermati lebih mendalam
> akar permasalahannya.
> 
> "Barangkali ini merupakan bentuk-bentuk manifestasi dari bawah sadar
> masyarakat bangsa yang muncul secara tak terkendali, setelah melihat
> tindakan oknum-oknum pelaksana kebijakan dalam tata kehidupan berbangsa,
> bermasyarakat, dan bernegara yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat,"
> kata Wahono.
> 
> Masih rawan
> Menurut Wahono lagi, kejadian-kejadian di beberapa daerah menjelang
> berakhirnya tahun 1996, telah membuktikan bahwa ketahanan sosial budaya
> masyarakat masih rawan dan mudah dihasut oleh oknum-oknum yang tidak
> bertanggung jawab.
> 
> Dalam kaitan itu ia meminta keseriusan semua pihak untuk mengembangkan pola
> komunikasi politik secara sehat dan timbal balik agar bisa mengurangi
> berbagai kesenjangan politik yang mengganjal. "Akumulasi kesenjangan ekonomi
> dan politik dapat menimbulkan potensi besar bagi kemungkinan munculnya
> kekerasan dalam menangani berbagai permasalahan yang dapat mengganggu
> ketahanan nasional," katanya mengingatkan.
> 
> Dewan, lanjut Wahono, mengharapkan aparat pemerintah, khususnya aparat
> keamanan dapat mawas diri dan lebih dini melakukan antisipasi melalui
> tindakan preventif dengan pendekatan persuasif dan dialogis terhadap
> kelompok atau kekuatan yang berpotensi dapat berbuat kerusuhan sosial.
> "Tindakan represif sebagai tindakan terakhir bila terpaksa," ujarnya sembari
> menambahkan semua pihak tentunya harus bertindak proporsional sesuai hukum
> yang berlaku, tidak terbawa emosi dan main hakim sendiri.
> 
> Pada bagian lain pidatonya, Wahono juga memprihatinkan kecenderungan
> merosotnya moralitas dan akhlak bangsa, seperti yang telah disorot Nahdlatul
> Ulama dan Muhammadiyah. Wahono mengakui bahwa untuk menghindari makin
> merosotnya moralitas dan akhlak bangsa, tidak cukup hanya disuarakan atau
> diteriakkan, "tetapi mutlak diperlukan langkah nyata secara terus-menerus
> dan sistematis."
> 
> Semakin kompleks
> Menanggapi perlunya keseriusan membangun komunikasi politik yang sehat tadi,
> Ketua DPP Golkar Theo L. Sambuaga mengatakan Golkar selama ini telah
> melakukan komunikasi politik yang baik dengan masyarakat, melalui temu kader
> dan diskusi-diskusi kader. "Golkar setiap saat berkomunikasi dengan
> masyarakat dan mendengarkan apa aspirasinya. Kita bukan tidak ada komunikasi
> politik, tetapi permasalahan dan aspirasi masyarakat, kan semakin berkembang
> dan kompleks serta heterogen sifatnya," katanya.
> 
> Namun Ketua DPP PPP Aisyah Aminy dan Ketua DPP PDI Anwar Datuk menilai lain.
> Menurut Aisyah, komunikasi politik yang dikembangkan Golkar lebih bersifat
> mobilisasi. "Itu boleh-boleh saja, tetapi jangan menggunakan aparat
> pemerintah. Menggunakan aparat pemerintah untuk kepentingan satu golongan
> jelas tidak sehat," tegasnya.
> 
> Senada dengan itu Anwar Datuk juga berpendapat temu kader yang dilakukan
> Golkar sebagai bentuk komunikasi yang tidak sehat. "Itu jelas mobilisasi dan
> bahkan sudah berkampanye," tegasnya.
> 
> Datuk menambahkan, aturan-aturan kaku yang dibuat pemerintah, antara lain
> terbatasnya jangkauan komunikasi politik parpol sampai pada tingkat
> kecamatan, pengekangan pers, juga menimbulkan senjangnya komunikasi. "Jadi
> banyak aturan kaku yang perlu direvisi, termasuk lima paket undang-undang di
> bidang politik," katanya. (Pul/D-4)
> 
>