From: John MacDougall Subject: IN: RPK - Ulama Jabar Keluarkan Enam Pernyataan To: apakabar@clark.net (John MacDougall) Date: Tue, 31 Dec 1996 20:06:46 -70100 (EST) [Republika Online] Selasa, 31 Desember 1996 Ulama Jabar Keluarkan Enam Pernyataan TASIKMALAYA -- MUI Tasikmalaya dan pimpinan sembilan pondok pesantren di sana mengeluarkan enam pernyataan mengenai kerusuhan yang melanda kawasan itu Kamis (26/12). Diserahkan kepada Menteri Agama Tarmizi Taher, enam butir pernyataan bersama itu adalah: * Menyatakan rasa penyesalan dan keprihatinan sedalam-dalamnya atas musibah yang terjadi waktu itu. * Mendukung sepenuhnya terhadap pernyataan Bupati Tasikmalaya, Pangdam III/Siliwangi, dan Gubernur Jabar, bahwa tindak perusakan itu bukan dilakukan para santri. * Mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut memulihkan Kota Tasikmalaya. * Menyarankan semua pihak agar bisa waspada dan tidak mudah terpancing isu dan mengambil hikmah dari peristiwa itu. * Mempercayakan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib untuk menindaklanjuti oknum-oknum yang terlibat dalam kerusuhan itu. * Mengajak semua lapisan masyarakat untuk berdo'a kepada Allah swt agar musibah itu tidak terulang lagi. Tarmizi mengaku sengaja datang ke Tasikmalaya sebagai ungkapan rasa prihatinnya atas musibah yang terjadi di kota itu. Ia datang membawa rombongan yang, antara lain, terdiri atas KH Ali Yafie, Ketua Umum PGI Soelarso Sopater, Ketua Umum PHDI Putu Surata, Ketua Umum Walubi SM, Rasyid. "Saya ke sini tidak diundang Pangdam tapi karena alasan keprihatinan saya melihat kerusuhan Tasikmalaya," ujar Tarmidzi di depan sekitar 700 alim ulama dan tokoh masyarakat se-Jabar di Pendopo Kabupaten Tasikmalaya Senin (30/12). Hadir dalam pertemuan antara ulama-umara yang sengaja digelar oleh Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Tayo Tarmadi itu tiga anggota tim Komnas HAM -- Albert Hasibuan, Charles Himawan, dan Syamsuddin. Mendampingi Pangdam antara lain Kapolda Jabar Mayjen Pol Drs Nana Permana, Wagub Pemkesra HMA Sampurna, dan Bupati Tasikmalaya Suljana Wirata. Sebagai pekerjaan rumah buat para ulama yang hadir pada acara itu, Tarmizi meminta kepada mereka untuk memikirkan apakah Undang-undang mengenai kerukunan antarumat beragama sudah diperlukan untuk saat ini. Menag berharap para ulama mendiskusikan dan merenungkan permasalahan ini dan menyampaikan jawabannya di masa mendatang. "Dengan adanya aturan yang jelas kita bisa mencekal orang yang mengganggu kerukunan itu," ungkapnya. Aturan itu pula, menurutnya, yang bisa mencegah ekstremitas dan radikalisme agama di Indonesia. Sementara itu Tayo menilai peristiwa kerusuhan ini juga dipicu oleh faktor kesenjangan ekonomi. "Hendaknya kita camkan bahwa keberhasilan pembangunan itu seyogyanya tidak menimbulkan kesenjangan terlalu jauh antara berbagai kelompok masyarakat," ujar Tayo. Kebijakan publik, menurutnya, juga jangan sampai menyebabkan terbentuknya kelompok masyakarat merasa diperlakukan secara tidak adil. "Peristiwa ini hendaknya menjadi momentum dan sarana introspeksi bagi kita semua, terutama para aparatur pemerintah daerah," ujar Tayo. Menurut laporan Bupati Tasikmalaya Suljana Wirata, pekerja yang kehilangan pekerjaan mencapai 12 ribu orang. Menurut Tayo, untuk menangani masalah ini, perlu dilakukan dialog dengan para pengusaha untuk mencari model pemecahan. Menurut Bupati Suljana, pekerja yang menganggur di Tasikmalaya itu akibat rusaknya tiga hotel, 89 toko, dan empat pabrik. Menurut dia, hilangnya pekerjaan itu tentu bisa menimbulkan permasalahan baru. Salah-salah, katanya, bisa menjadi titik bakar baru untuk kerusuhan yang lain. "Apalagi ini menjelang Lebaran. Mereka butuh THR untuk merayakan Lebaran itu," ungkapnya. Ditambah dengan kerusakan yang menimpa objek lain, seperti kendaraan, gereja, sekolah, dan sebagainya, menurut Suljana, kerugian yang diderita mencapai Rp 84.964.337.975. Kondisi pabrik, toko, hotel itu memang hancur total, sehingga untuk pemulihan --menurut Bupati-- diperlukan waktu lama. ----- End Included Message -----