From: John MacDougall Subject: IN: RPK - Komnas HAM Puji Penanganan Kerusuhan Tasik To: apakabar@clark.net (John MacDougall) Date: Mon, 30 Dec 1996 19:52:44 -0500 (EST) [Republika Online] Senin, 30 Desember 1996 Komnas HAM Puji Penanganan Kerusuhan Tasik BANDUNG -- Komnas HAM memuji aparat keamanan dalam menangani kerusuhan di Tasikmalaya. Aparat keamanan, kata Mayjen TNI (Purn) Syamsudin dari Komisi Pemantauan Komnas HAM, cukup bijaksana menghindari kekerasan dalam menangani kerusuhan. "Tindakan mereka perlu diacungi jempol dan ini suatu kemajuan," ujar Mayjen Purn Syamsudin, yang bersama rekannya Charles Himawan dan Albert Hasibuan kemarin bertemu bertemu Panglima Kodam III Siliwangi Mayjen Tayo Tarmadi di Bandung. Syamsudin menganggap tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat keamanan dalam penyelesaian kasus Tasikmalaya tersebut. Pelanggaran HAM, menurutnya, justru terjadi sebelum peristiwa -- ketika aparat Polres memukul pimpinan pondok pesantren Condong KH Makmun dan putranya Mahmud Farid. Selain aparat itu, Syamsudin melihat terjadi pelanggaran HAM juga dilakukan oleh masyarakat terhadap aparat berupa pemukulan dan pengejaran. Pada bagian lain, Syamsudin melihat keanehan dalam kerusuhan yang terjadi belakangan ini, seperti di Situbondo dan Tasikmalaya. Ia melihat seakan terjadi pengalalihan lokasi kerusuhan. "Kerusuhan bukan lagi di kota besar tapi berpindah ke kota-kota yang tidak diperhitungkan," tandasnya. "Kerusuhan di Jawa Barat bukan di Bandung, tetapi di Tasikmalaya. Begitu juga di Jawa Timur, kerusuhan bukan di Surabaya tetapi di Situbondo. Tempat terjadinya kerusuhan dikategorikan sebagai pusat-pusat Islam," tambahnya. Dari Semarang, Muladi SH mengingatkan, masyarakat dan pemerintah hendaknya mewaspadai adanya kecenderungan bangkitnya ikatan primordial, yaitu kesetiaan seseorang terhadap sub nasional yang seringkali mengalahkan kepentingan nasional. Kecenderungan itu, menurut Muladi kepada Antara, sudah mulai nampak ketika ada peristiwa kerusuhan di Timor Timur, Pekalongan (Jateng), Situbondo (Jatim), Purwakarta (Jabar) dan terakhir yang terjadi di Tasikmalaya. "Ikatan ini perlu diwaspadai dan diredam sedini mungkin sehingga jangan sampai terulang di masa mendatang, dan hal ini menjadi peringatan kita semua untuk lebih memperhatikan rakyat di level bawah," ujar Muladi yang juga rektor Undip Semarang. Untuk mengatasi atau mencegah munculnya kembali peristiwa-peristiwa semacam itu di masa mendatang, lanjut Muladi, memang pemecahannya sangat kompleks dan salah satunya adalah dengan jalan menghidupkan forum komunikasi antar umat beragama sampai ke daerah tingkat bawah. Kerusuhan di Tasikmalaya meletus Kamis (26/12). Empat orang tewas, satu di hangus terbakar, dua jatuh, dan satu lainnya terkena serangan jantung. Sedikit-dikitnya 100 bangunan, meliputi toko, pabrik, bank, gereja, kantor polisi dan sekolah hancur atau hangus. Jumlah gereja yang hancur dan hangus, menurut Antara, tercatat 10 buah. Selain Komnas HAM, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) juga menurunkan tim pencari fakta ke Tasikmalaya. Siaran pers YLBHI, Sabtu, menyatakan terjadi penangkapan terhadap 160 orang yang dianggap pelaku kerusuhan oleh petugas Kodim Tasikmalaya. YLBHI menilai kasus Tasikmalaya memiliki kesamaan dengan kasus Situbondo. Ini berdasarkan pada tiga indikator. Pertama, pada saat massa mulai berkumpul dan marah, hanya sedikit ada petugas keamanan di lokasi tersebut. Petugas keamanan baru hadir setelah terjadi pembakaran dan perusakan. Indikator kedua, kalau Situbondo itu masalah persidangan, di Tasikmalaya masih di tingkat penyidikan. Selain itu ada pembelokan sasaran kemarahan dari kantor pengadilan di Situbondo dan kantor Kepolisian di Tasikmalaya ke bangunan-bangunan lain. Indikator ketiga, penanganan kasusnya hampir sama, ketika sudah terjadi kerusuhan kemudian arus lalu lintas menuju ke lokasi dihentikan dan semua informasi terputus, begitu pula listrik dan telepon. Dari Denpasar, Ketua Umum DPP Golkar Harmoko menegaskan, kerusuhan yang di Tasikmalaya tidak akan mempengaruhi pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 1997 karena 94 persen rakyat sebagai pemegang kedaulatan telah menyalurkan aspirasinya melalui Pantarlih. "Dengan data itu saja (94 persen), kita sudah mampu memprediksi bahwa rakyat akan menyukseskan pesta demokrasi (Pemilu) nanti," ujar Harmoko menjawab pertanyaan wartawan di kota Gianyar, Bali, Sabtu petang. Harmoko mengatakan, Golkar prihatin atas peristiwa itu. "Sebenarnya, peristiwa itu tidak perlu terjadi dalam rangka kita mengembangkan wawasan kebangsaan," tandasnya. Ia kemudian mendesak pihak berwenang mengusut tuntas para pelaku kerusuhan tersebut. ^¿ kin/rbi/aas/ant ----- End Included Message -----