2. Aspek Sosio-politik

• Kebanggaan komunitas mayoritas di Situbondo atas identitas ke-santri-annya, telah menjadikan daerah tersebut sebagai basis partai PPP yang dianggap masyarakat setempat sebagai partai yang menampung aspirasi umat Islam. Hal ini masih ditambah dengan fakta yang menunjukkan bahwa para kiai panutan komunitas mayoritas mengarahkan kiblat politiknya kepada PPP. Ditinjau dari aspek ini, kawasan Situbondo secara obyektif bisa dikatakan sebagai benteng PPP "murni".

 
• Kerusuhan 10 Oktober 1996 yang bersifat SARA, rupanya memiliki kaitan dengan suatu manuver politik dari OPP tertentu untuk "menjebol" ketangguhan benteng PPP. Data, temuan dan analisis dalam penelitian ini telah mengarahkan hasil simpulan ke arah tersebut. Namun target utama dalam usaha itu, ternyata telah gagal. Para kiai pendukung utama PPP yang dibidik agar jatuh ke dalam perangkap hukum, ternyata luput dari bidikan.

 
• Situbondo yang pada 10 Oktober 1996 tenggelam dalam kekerasan, dalam konteks ini dapat dilihat sebagai bagian dari rentetan kekerasan tak berujung pangkal seperti peristiwa Nipah, Insiden Ujung Pandang, Kerusuham Medan, Tragedi 27 Juli 1996, Marsinah, Udin, Cece, dan sebagainya. Kekerasanan ini seolah-olah menjadi bagian dari hidup kita, begitu Th Sumartana menyatakan. Semua itu merupakan rentetan kejadian yang berlumuran darah, kepanikan, kejumawaan, keputus-asaan, sekaligus bercampur-aduk dengan rasa tak aman, curiga dan lain-lain. Kata-kata kasar seperti: breidel, potong, babat, libas, gebuk, tembak, "pateni", menggertak dan mengancam orang. Ini semua merupakan gejala yang menakutkan.

 
• Komunitas minoritas yang hidup dalam suasana kasar itu akan hidup dalam ketakutan. Mereka butuh pelindung. Jika komunitas ini mendapati bukti bahwa di balik kerusuhan 10 Oktober 1996 itu ada rekayasa dari OPP tertentu dalam rangka "melibas" OPP lain, maka hal itu akan sangat tidak menguntungkan bagi OPP yang diduga kuat mendalanginya. Sebab yang menjadi korban dalam kasus tersebut bukan hanya komunitas minoritas melainkan juga komunitas mayoritas yakni warga NU. Ini berarti kasus kerusuhan itu justru akan memperkukuh solidaritas antara kedua komunitas itu. Pihak minoritas dalam hal itu butuh perlindungan dalam makna yang sebenarnya dari pihak mayoritas, dalam arti sebagai sesama komunitas yang mengalami rasa "kegetiran" akibat rekayasa politik OPP tertentu.

 
• Kesadaran pihak mayoritas maupun minoritas, bahwa mereka telah menjadi korban rekayasa politik, sedikitnya akan menjadi pengalaman yang berharga untuk mengukuhkan kembali hubungan tradisional mereka. Ini berarti, kedua belah pihak bisa saling memahami dan dukung-mendukung untuk mencipta suasana yang kondusif yang berusaha menghindari kekerasan dan kekasaran. Dengan demikian, jika pihak mayoritas yakni komunitas NU menbentuk semacam organisasi yang bersifat nasional maka dipastikan hal itu akan mendapat dukungan penuh dari kalangan minoritas.